Kepmenpan RB Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Tahun 2023

Kepmenpan Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada Instansi Pusat Dan Pemerintah Daerah Tahun 2023 diterbitkan dengan pertimbangan: a)bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada instansi pusat dan pemerintah daerah, telah dilakukan kegiatan evaluasi sistem pemerintahan berbasis elektronik tahun 2023; b) bahwa berdasarkan hasil evaluasi tersebut di atas, telah diperoleh nilai indeks dan predikat sistem pemerintahan berbasis elektronik pada instansi pusat dan pemerintah daerah tahun 2023; c) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2023.

Dasar hukum diterbitkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Keputusan Menteri PANRB Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada Instansi Pusat Dan Pemerintah Daerah Tahun 2023, adalah sebagai berikut

1. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 126);

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994); dan

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1249) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 753).

Diktum KESATU Keputusan Menteri PANRB atau Kepmenpan RB Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada Instansi Pusat Dan Pemerintah Daerah Tahun 2023menyatakan Menetapkan hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada 621 (enam ratus dua puluh satu) lnstansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

Diktum KEDUA Kepmenpan Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada Instansi Pusat Dan Pemerintah Daerah Tahun 2023 menyatakan menghimbau kepada Pimpinan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kualitas penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Diktum KETIGA Keputusan Menteri PANRB atau Kepmenpan RB Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada Instansi Pusat Dan Pemerintah Daerah Tahun 2023 menyatakan bahwa Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Berikut ini Lampiran Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Keputusan Menteri PANRB atau Kepmenpan RB Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada Instansi Pusat Dan Pemerintah Daerah Tahun 2023

LAMPIRAN I: HASIL EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE) PADA INSTANSI PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023

Hasil Evaluasi SPBE Kementerian

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan	3,01	Baik
2	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	3,72	Sangat Baik
3	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	3,13	Baik
4	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	3,31	Baik
5	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	3,50	Sangat Baik
6	Kementerian Badan Usaha Milik Negara	4,41	Memuaskan
7	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3,41	Baik
8	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	3,97	Sangat Baik
9	Kementerian Pemuda dan Olahraga	3,35	Baik
10	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	3,87	Sangat Baik
11	Kementerian Dalam Negeri	3,64	Sangat Baik
12	Kementerian Luar Negeri	3,26	Baik
13	Kementerian Pertahanan	3,43	Baik
14	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	4,21	Memuaskan
15	Kementerian Keuangan	4,66	Memuaskan
16	Kementerian Pertanian	3,86	Sangat Baik
17	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	3,52	Sangat Baik
18	Kementerian Perhubungan	3,71	Sangat Baik
19	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi	3,90	Sangat Baik
20	Kementerian Kesehatan	3,31	Baik
21	Kementerian Agama	3,58	Sangat Baik
22	Kementerian Ketenagakerjaan	3,27	Baik
23	Kementerian Sosial	3,04	Baik
24	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	3,62	Sangat Baik
25	Kementerian Kelautan dan Perikanan	3,58	Sangat Baik
26	Kementerian Komunikasi dan Informatika	4,52	Memuaskan
27	Kementerian Perdagangan	4,16	Sangat Baik
28	Kementerian Perindustrian	2,89	Baik
29	Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat	3,81	Sangat Baik
30	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	4,67	Memuaskan
31	Kementerian Sekretariat Negara	3,38	Baik
32	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	4,11	Sangat Baik
33	Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal	2,83	Baik
34	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	3,95	Sangat Baik

Hasil Evaluasi SPBE Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK)

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Badan Siber dan Sandi Negara	3,94	Sangat Baik
2	Badan Kepegawaian Negara	3,66	Sangat Baik
3	Lembaga Administrasi Negara	4,26	Memuaskan
4	Badan Pusat Statistik	4,17	Sangat Baik
5	Arsip Nasional Republik Indonesia	3,16	Baik
6	Badan Informasi Geospasial	3,28	Baik
7	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	3,20	Baik
8	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	4,13	Sangat Baik
9	Perpustakaan Nasional RI	3,56	Sangat Baik
10	Badan Standardisasi Nasional	3,38	Baik
11	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	3,26	Baik
12	Badan Pengawas Obat dan Makanan	4,08	Sangat Baik
13	Lembaga Ketahanan Nasional RI	3,16	Baik
14	Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	3,34	Baik
15	Badan Narkotika Nasional	2,47	Cukup
16	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	2,69	Baik
17	Badan Keamanan Laut	3,18	Baik
18	Badan Nasional Pencarian Dan Pertolongan	3,42	Baik
19	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	3,47	Baik
20	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	2,46	Cukup
21	Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia	3,25	Baik
22	Badan Pangan Nasional	2,77	Baik

Hasil Evaluasi SPBE Alat Negara

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Kejaksaan Agung	3,45	Baik
2	Badan Intelijen Negara	3,93	Sangat Baik
3	Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia	3,00	Baik

Hasil Evaluasi SPBE Sekretariat Kabinet

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Sekretariat Kabinet	3,02	Baik

Hasil Evaluasi SPBE Sekretariat Jenderal Lembaga Negara

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Majelis Permusyawaratan Rakyat	2,93	Baik
2	Dewan Perwakilan Rakyat	3,57	Sangat Baik
3	Mahkamah Agung RI	3,19	Baik
4	Badan Pemeriksa Keuangan	3,63	Sangat Baik
5	Mahkamah Konstitusi	3,36	Baik
6	Komisi Yudisial	3,21	Baik
7	Dewan Perwakilan Daerah	2,24	Cukup

Hasil Evaluasi SPBE Lembaga Pemerintah Lainnya

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Badan Riset dan Inovasi Nasional	4,12	Sangat Baik
2	Badan Pembinaan Ideologi Pancasila	3,11	Baik

Hasil Evaluasi SPBE Lembaga Penyiaran Publik

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Televisi Republik Indonesia	2,47	Cukup
2	Radio Republik Indonesia	3,32	Baik

Hasil Evaluasi SPBE Lembaga Non Struktural (LNS)

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Dewan Ketahanan Nasional	3,05	Baik
2	Komisi Pemilihan Umum	3,62	Sangat Baik
3	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	2,82	Baik
4	Komisi Pemberantasan Korupsi	4,10	Sangat Baik
5	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	4,24	Memuaskan
6	Ombudsman Republik Indonesia	3,75	Sangat Baik
7	Badan Nasional Pengelola Perbatasan	2,76	Baik
8	Komisi Pengawas Persaingan Usaha	2,32	Cukup
9	Badan Pengawas Pemilihan Umum	3,12	Baik
10	Komisi Penyiaran Indonesia	2,64	Baik
11	Komisi Kejaksaan	1,46	Kurang
12	Komisi Aparatur Sipil Negara	3,32	Baik
13	Dewan Pers	1,45	Kurang
14	Dewan Jaminan Sosial Nasional	3,13	Baik
15	Badan Pengatur Hilir Minyak Dan Gas Bumi	3,42	Baik
16	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang	2,06	Cukup
17	Badan Pengusahaan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam	2,93	Baik
18	Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban	3,19	Baik
19	Lembaga Sensor Film	2,61	Baik
20	Konsil Kedokteran Indonesia	2,06	Cukup
21	Kantor Staf Presiden	3,36	Baik

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Aceh

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Aceh	3,62	Sangat Baik
2	Pemerintah Kab. Aceh Besar	1,88	Cukup
3	Pemerintah Kab. Pidie	2,04	Cukup
4	Pemerintah Kab. Aceh Utara	1,70	Kurang
5	Pemerintah Kab. Aceh Timur	2,30	Cukup
6	Pemerintah Kab. Aceh Selatan	1,92	Cukup
7	Pemerintah Kab. Aceh Barat	2,65	Baik
8	Pemerintah Kab. Aceh Tengah	1,88	Cukup
9	Pemerintah Kab. Aceh Tenggara	1,74	Kurang
10	Pemerintah Kab. Simeulue	1,86	Cukup
11	Pemerintah Kab. Bireuen	2,12	Cukup
12	Pemerintah Kab. Aceh Singkil	1,95	Cukup
13	Pemerintah Kab. Aceh Barat Daya	2,61	Baik
14	Pemerintah Kab. Gayo Lues	2,47	Cukup
15	Pemerintah Kab. Aceh Tamiang	2,81	Baik
16	Pemerintah Kab. Nagan Raya	2,62	Baik
17	Pemerintah Kab. Aceh Jaya	2,42	Cukup
18	Pemerintah Kab. Bener Meriah	2,61	Baik
19	Pemerintah Kab. Pidie Jaya	2,63	Baik
20	Pemerintah Kota Sabang	2,44	Cukup
21	Pemerintah Kota Banda Aceh	3,54	Sangat Baik
22	Pemerintah Kota Langsa	1,84	Cukup
23	Pemerintah Kota Lhokseumawe	2,35	Cukup
24	Pemerintah Kota Subulussalam	2,11	Cukup

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Sumatera Utara

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	3,21	Baik
2	Pemerintah Kab. Deli Serdang	3,47	Baik
3	Pemerintah Kab. Karo	2,57	Cukup
4	Pemerintah Kab. Langkat	3,03	Baik
5	Pemerintah Kab. Tapanuli Tengah	1,87	Cukup
6	Pemerintah Kab. Simalungun	2,32	Cukup
7	Pemerintah Kab. Labuhanbatu	2,94	Baik
8	Pemerintah Kab. Dairi	2,67	Baik
9	Pemerintah Kab. Tapanuli Utara	2,69	Baik
10	Pemerintah Kab. Tapanuli Selatan	2,69	Baik
11	Pemerintah Kab. Asahan	1,97	Cukup
12	Pemerintah Kab. Nias	2,62	Baik
13	Pemerintah Kab. Toba	2,16	Cukup
14	Pemerintah Kab. Mandailing Natal	2,83	Baik
15	Pemerintah Kab. Nias Selatan	1,81	Cukup
16	Pemerintah Kab. Humbang Hasundutan	2,30	Cukup
17	Pemerintah Kab. Pakpak Bharat	2,41	Cukup
18	Pemerintah Kab. Samosir	2,69	Baik
19	Pemerintah Kab. Serdang Bedagai	2,59	Cukup
20	Pemerintah Kab. Padang Lawas	2,02	Cukup
21	Pemerintah Kab. Padang Lawas Utara	1,98	Cukup
22	Pemerintah Kab. Batubara	2,34	Cukup
23	Pemerintah Kab. Labuhanbatu Selatan	1,94	Cukup
24	Pemerintah Kab. Labuhanbatu Utara	2,69	Baik
25	Pemerintah Kab. Nias Barat	1,80	Cukup
26	Pemerintah Kab. Nias Utara	1,51	Kurang
27	Pemerintah Kota Medan	2,77	Baik
28	Pemerintah Kota Tebing Tinggi	3,01	Baik
29	Pemerintah Kota Binjai	2,98	Baik
30	Pemerintah Kota Pematang Siantar	2,84	Baik
31	Pemerintah Kota Tanjung Balai	2,80	Baik
32	Pemerintah Kota Sibolga	2,24	Cukup
33	Pemerintah Kota Padangsidimpuan	2,49	Cukup
34	Pemerintah Kota Gunung Sitoli	2,13	Cukup

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Riau

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Riau	3,01	Baik
2	Pemerintah Kab. Kampar	2,96	Baik
3	Pemerintah Kab. Bengkalis	2,70	Baik
4	Pemerintah Kab. Indragiri Hulu	2,88	Baik
5	Pemerintah Kab. Indragiri Hilir	2,23	Cukup
6	Pemerintah Kab. Pelalawan	2,27	Cukup
7	Pemerintah Kab. Rokan Hulu	2,64	Baik
8	Pemerintah Kab. Rokan Hilir	2,50	Cukup
9	Pemerintah Kab. Siak	3,01	Baik
10	Pemerintah Kab. Kuantan Singingi	2,96	Baik
11	Pemerintah Kab. Kepulauan Meranti	2,74	Baik
12	Pemerintah Kota Pekanbaru	3,42	Baik
13	Pemerintah Kota Dumai	3,43	Baik

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Kepulauan Riau

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	2,68	Baik
2	Pemerintah Kab. Bintan	3,39	Baik
3	Pemerintah Kab. Karimun	2,01	Cukup
4	Pemerintah Kab. Natuna	3,19	Baik
5	Pemerintah Kab. Lingga	2,53	Cukup
6	Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas	2,51	Cukup
7	Pemerintah Kota Batam	3,77	Sangat Baik
8	Pemerintah Kota Tanjungpinang	2,81	Baik

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Sumatera Barat

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	3,75	Sangat Baik
2	Pemerintah Kab. Agam	2,55	Cukup
3	Pemerintah Kab. Pasaman	2,38	Cukup
4	Pemerintah Kab. Limapuluh Kota	3,29	Baik
5	Pemerintah Kab. Solok	3,49	Baik
6	Pemerintah Kab. Padang Pariaman	2,62	Baik
7	Pemerintah Kab. Pesisir Selatan	4,17	Sangat Baik
8	Pemerintah Kab. Tanah Datar	3,22	Baik
9	Pemerintah Kab. Sijunjung	2,18	Cukup
10	Pemerintah Kab. Kep. Mentawai	1,53	Kurang
11	Pemerintah Kab. Solok Selatan	2,98	Baik
12	Pemerintah Kab. Dharmasraya	2,83	Baik
13	Pemerintah Kab. Pasaman Barat	2,82	Baik
14	Pemerintah Kota Bukittinggi	2,49	Cukup
15	Pemerintah Kota Padang Panjang	2,92	Baik
16	Pemerintah Kota Sawahlunto	3,09	Baik
17	Pemerintah Kota Solok	3,37	Baik
18	Pemerintah Kota Padang	3,54	Sangat Baik
19	Pemerintah Kota Payakumbuh	3,17	Baik
20	Pemerintah Kota Pariaman	2,65	Baik

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Jambi

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Jambi	3,31	Baik
2	Pemerintah Kab. Batang Hari	3,11	Baik
3	Pemerintah Kab. Tanjung Jabung Barat	1,71	Kurang
4	Pemerintah Kab. Bungo	1,95	Cukup
5	Pemerintah Kab. Merangin	2,37	Cukup
6	Pemerintah Kab. Kerinci	1,95	Cukup
7	Pemerintah Kab. Sarolangun	2,91	Baik
8	Pemerintah Kab. Tebo	2,62	Baik
9	Pemerintah Kab. Muaro Jambi	2,13	Cukup
10	Pemerintah Kab. Tanjung Jabung Timur	2,81	Baik
11	Pemerintah Kota Jambi	4,27	Memuaskan
12	Pemerintah Kota Sungai Penuh	2,38	Cukup

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Sumatera Selatan

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan	2,62	Baik
2	Pemerintah Kab. Musi Banyuasin	2,85	Baik
3	Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu	2,67	Baik
4	Pemerintah Kab. Muara Enim	3,00	Baik
5	Pemerintah Kab. Lahat	2,23	Cukup
6	Pemerintah Kab. Musi Rawas	2,64	Baik
7	Pemerintah Kab. Ogan Komering Ilir	3,04	Baik
8	Pemerintah Kab. Banyuasin	2,13	Cukup
9	Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu Timur	2,96	Baik
10	Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	2,31	Cukup
11	Pemerintah Kab. Ogan Ilir	2,91	Baik
12	Pemerintah Kab. Empat Lawang	1,97	Cukup
13	Pemerintah Kab. Musi Rawas Utara	2,35	Cukup
14	Pemerintah Kota Palembang	2,66	Baik
15	Pemerintah Kota Pagar Alam	2,14	Cukup
16	Pemerintah Kota Lubuk Linggau	2,86	Baik
17	Pemerintah Kota Prabumulih	3,35	Baik
18	Pemerintah Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	2,45	Cukup

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Kepulauan Bangka Belitung

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung	3,14	Baik
2	Pemerintah Kab. Bangka	2,44	Cukup
3	Pemerintah Kab. Belitung	3,11	Baik
4	Pemerintah Kab. Bangka Barat	2,61	Baik
5	Pemerintah Kab. Bangka Tengah	3,72	Sangat Baik
6	Pemerintah Kab. Bangka Selatan	3,44	Baik
7	Pemerintah Kab. Belitung Timur	3,56	Sangat Baik
8	Pemerintah Kota Pangkal Pinang	2,87	Baik

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Bengkulu

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Bengkulu	3,12	Baik
2	Pemerintah Kab. Bengkulu Utara	2,90	Baik
3	Pemerintah Kab. Bengkulu Selatan	2,45	Cukup
4	Pemerintah Kab. Rejang Lebong	3,23	Baik
5	Pemerintah Kab. Kaur	2,24	Cukup
6	Pemerintah Kab. Seluma	2,54	Cukup
7	Pemerintah Kab. Mukomuko	2,07	Cukup
8	Pemerintah Kab. Kepahiang	2,28	Cukup
9	Pemerintah Kab. Lebong	2,93	Baik
10	Pemerintah Kab. Bengkulu Tengah	2,55	Cukup
11	Pemerintah Kota Bengkulu	2,61	Baik

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Lampung

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Lampung	3,81	Sangat Baik
2	Pemerintah Kab. Lampung Selatan	2,74	Baik
3	Pemerintah Kab. Lampung Tengah	2,68	Baik
4	Pemerintah Kab. Lampung Utara	2,70	Baik
5	Pemerintah Kab. Lampung Barat	2,76	Baik
6	Pemerintah Kab. Tulang Bawang	2,55	Cukup
7	Pemerintah Kab. Tanggamus	2,60	Baik
8	Pemerintah Kab. Way Kanan	3,08	Baik
9	Pemerintah Kab. Lampung Timur	2,27	Cukup
10	Pemerintah Kab. Pesawaran	2,91	Baik
11	Pemerintah Kab. Tulang Bawang Barat	2,27	Cukup
12	Pemerintah Kab. Pringsewu	2,97	Baik
13	Pemerintah Kab. Mesuji	3,57	Sangat Baik
14	Pemerintah Kab. Pesisir Barat	2,32	Cukup
15	Pemerintah Kota Metro	3,04	Baik
16	Pemerintah Kota Bandar Lampung	2,15	Cukup

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di DKI Jakarta

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	4,21	Memuaskan

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Jawa Barat

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Jawa Barat	4,14	Sangat Baik
2	Pemerintah Kab. Bogor	3,71	Sangat Baik
3	Pemerintah Kab. Sukabumi	3,08	Baik
4	Pemerintah Kab. Cianjur	3,05	Baik
5	Pemerintah Kab. Bekasi	3,28	Baik
6	Pemerintah Kab. Karawang	4,38	Memuaskan
7	Pemerintah Kab. Purwakarta	2,99	Baik
8	Pemerintah Kab. Subang	2,82	Baik
9	Pemerintah Kab. Bandung	3,48	Baik
10	Pemerintah Kab. Sumedang	4,14	Sangat Baik
11	Pemerintah Kab. Garut	3,29	Baik
12	Pemerintah Kab. Tasikmalaya	3,01	Baik
13	Pemerintah Kab. Ciamis	3,09	Baik
14	Pemerintah Kab. Cirebon	3,07	Baik
15	Pemerintah Kab. Kuningan	3,39	Baik
16	Pemerintah Kab. Indramayu	3,53	Sangat Baik
17	Pemerintah Kab. Majalengka	2,89	Baik
18	Pemerintah Kab. Bandung Barat	3,32	Baik
19	Pemerintah Kab. Pangandaran	3,53	Sangat Baik
20	Pemerintah Kota Bandung	3,98	Sangat Baik
21	Pemerintah Kota Bogor	3,72	Sangat Baik
22	Pemerintah Kota Sukabumi	2,98	Baik
23	Pemerintah Kota Cirebon	3,55	Sangat Baik
24	Pemerintah Kota Bekasi	3,01	Baik
25	Pemerintah Kota Depok	3,70	Sangat Baik
26	Pemerintah Kota Cimahi	4,02	Sangat Baik
27	Pemerintah Kota Tasikmalaya	3,25	Baik
28	Pemerintah Kota Banjar	3,00	Baik

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Banten

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Banten	3,39	Baik
2	Pemerintah Kab. Serang	3,23	Baik
3	Pemerintah Kab. Pandeglang	3,14	Baik
4	Pemerintah Kab. Lebak	3,22	Baik
5	Pemerintah Kab. Tangerang	3,37	Baik
6	Pemerintah Kota Tangerang	2,97	Baik
7	Pemerintah Kota Cilegon	2,30	Cukup
8	Pemerintah Kota Serang	2,60	Baik
9	Pemerintah Kota Tangerang Selatan	3,18	Baik

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di D.I Yogyakarta

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah D.I. Yogyakarta	4,22	Memuaskan
2	Pemerintah Kab. Bantul	3,72	Sangat Baik
3	Pemerintah Kab. Sleman	4,29	Memuaskan
4	Pemerintah Kab. Gunungkidul	2,84	Baik
5	Pemerintah Kab. Kulon Progo	4,08	Sangat Baik
6	Pemerintah Kota Yogyakarta	3,41	Baik

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Jawa Tengah

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	4,26	Memuaskan
2	Pemerintah Kab. Semarang	3,26	Baik
3	Pemerintah Kab. Kendal	2,95	Baik
4	Pemerintah Kab. Demak	3,62	Sangat Baik
5	Pemerintah Kab. Grobogan	3,37	Baik
6	Pemerintah Kab. Pekalongan	2,86	Baik
7	Pemerintah Kab. Batang	3,53	Sangat Baik
8	Pemerintah Kab. Tegal	3,07	Baik
9	Pemerintah Kab. Brebes	2,83	Baik
10	Pemerintah Kab. Pati	3,74	Sangat Baik
11	Pemerintah Kab. Kudus	4,23	Memuaskan
12	Pemerintah Kab. Pemalang	2,94	Baik
13	Pemerintah Kab. Jepara	3,63	Sangat Baik
14	Pemerintah Kab. Rembang	3,64	Sangat Baik
15	Pemerintah Kab. Blora	3,27	Baik
16	Pemerintah Kab. Banyumas	3,39	Baik
17	Pemerintah Kab. Cilacap	3,46	Baik
18	Pemerintah Kab. Purbalingga	3,83	Sangat Baik
19	Pemerintah Kab. Banjarnegara	3,29	Baik
20	Pemerintah Kab. Magelang	3,13	Baik
21	Pemerintah Kab. Temanggung	2,80	Baik
22	Pemerintah Kab. Wonosobo	3,54	Sangat Baik
23	Pemerintah Kab. Purworejo	3,19	Baik
24	Pemerintah Kab. Kebumen	3,70	Sangat Baik
25	Pemerintah Kab. Klaten	3,70	Sangat Baik
26	Pemerintah Kab. Boyolali	3,65	Sangat Baik
27	Pemerintah Kab. Sragen	4,26	Memuaskan
28	Pemerintah Kab. Sukoharjo	4,35	Memuaskan
29	Pemerintah Kab. Karanganyar	3,52	Sangat Baik
30	Pemerintah Kab. Wonogiri	3,94	Sangat Baik
31	Pemerintah Kota Semarang	3,89	Sangat Baik
32	Pemerintah Kota Salatiga	3,26	Baik
33	Pemerintah Kota Pekalongan	3,29	Baik
34	Pemerintah Kota Tegal	3,76	Sangat Baik
35	Pemerintah Kota Magelang	3,36	Baik
36	Pemerintah Kota Surakarta	3,74	Sangat Baik

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Jawa Timur

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Jawa Timur	3,62	Sangat Baik
2	Pemerintah Kab. Gresik	4,28	Memuaskan
3	Pemerintah Kab. Mojokerto	3,52	Sangat Baik
4	Pemerintah Kab. Sidoarjo	3,11	Baik
5	Pemerintah Kab. Jombang	3,49	Baik
6	Pemerintah Kab. Sampang	3,57	Sangat Baik
7	Pemerintah Kab. Pamekasan	2,89	Baik
8	Pemerintah Kab. Sumenep	3,18	Baik
9	Pemerintah Kab. Bangkalan	2,63	Baik
10	Pemerintah Kab. Bondowoso	2,90	Baik
11	Pemerintah Kab. Situbondo	4,17	Sangat Baik
12	Pemerintah Kab. Banyuwangi	4,50	Memuaskan
13	Pemerintah Kab. Jember	2,56	Cukup
14	Pemerintah Kab. Malang	3,36	Baik
15	Pemerintah Kab. Pasuruan	2,47	Cukup
16	Pemerintah Kab. Probolinggo	3,33	Baik
17	Pemerintah Kab. Lumajang	2,93	Baik
18	Pemerintah Kab. Kediri	4,27	Memuaskan
19	Pemerintah Kab. Tulungagung	3,09	Baik
20	Pemerintah Kab. Nganjuk	3,62	Sangat Baik
21	Pemerintah Kab. Trenggalek	4,21	Memuaskan
22	Pemerintah Kab. Blitar	3,63	Sangat Baik
23	Pemerintah Kab. Madiun	4,30	Memuaskan
24	Pemerintah Kab. Ngawi	3,23	Baik
25	Pemerintah Kab. Magetan	2,76	Baik
26	Pemerintah Kab. Ponorogo	2,94	Baik
27	Pemerintah Kab. Pacitan	3,34	Baik
28	Pemerintah Kab. Bojonegoro	3,65	Sangat Baik
29	Pemerintah Kab. Tuban	3,90	Sangat Baik
30	Pemerintah Kab. Lamongan	3,96	Sangat Baik
31	Pemerintah Kota Surabaya	4,49	Memuaskan
32	Pemerintah Kota Mojokerto	4,26	Memuaskan
33	Pemerintah Kota Malang	3,82	Sangat Baik
34	Pemerintah Kota Pasuruan	3,62	Sangat Baik
35	Pemerintah Kota Probolinggo	3,10	Baik
36	Pemerintah Kota Blitar	3,68	Sangat Baik
37	Pemerintah Kota Kediri	3,65	Sangat Baik
38	Pemerintah Kota Madiun	4,45	Memuaskan
39	Pemerintah Kota Batu	3,35	Baik

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Kalimantan Barat

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	3,58	Sangat Baik
2	Pemerintah Kab. Sambas	2,65	Baik
3	Pemerintah Kab. Sanggau	2,88	Baik
4	Pemerintah Kab. Sintang	1,89	Cukup
5	Pemerintah Kab. Mempawah	2,61	Baik
6	Pemerintah Kab. Kapuas Hulu	2,78	Baik
7	Pemerintah Kab. Ketapang	3,00	Baik
8	Pemerintah Kab. Bengkayang	2,46	Cukup
9	Pemerintah Kab. Landak	2,21	Cukup
10	Pemerintah Kab. Melawi	2,26	Cukup
11	Pemerintah Kab. Sekadau	3,05	Baik
12	Pemerintah Kab. Kubu Raya	3,07	Baik
13	Pemerintah Kab. Kayong Utara	2,15	Cukup
14	Pemerintah Kota Pontianak	3,43	Baik
15	Pemerintah Kota Singkawang	3,33	Baik

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Kalimantan Tengah

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah	2,75	Baik
2	Pemerintah Kab. Kapuas	2,21	Cukup
3	Pemerintah Kab. Barito Utara	2,21	Cukup
4	Pemerintah Kab. Barito Selatan	3,19	Baik
5	Pemerintah Kab. Kotawaringin Timur	3,11	Baik
6	Pemerintah Kab. Kotawaringin Barat	2,55	Cukup
7	Pemerintah Kab. Pulang Pisau	2,58	Cukup
8	Pemerintah Kab. Gunung Mas	2,31	Cukup
9	Pemerintah Kab. Lamandau	2,59	Cukup
10	Pemerintah Kab. Sukamara	2,48	Cukup
11	Pemerintah Kab. Murung Raya	2,44	Cukup
12	Pemerintah Kab. Katingan	3,02	Baik
13	Pemerintah Kab. Seruyan	1,91	Cukup
14	Pemerintah Kab. Barito Timur	1,86	Cukup
15	Pemerintah Kota Palangka Raya	3,03	Baik

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Kalimantan Selatan

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan	2,69	Baik
2	Pemerintah Kab. Banjar	2,87	Baik
3	Pemerintah Kab. Tanah Laut	3,12	Baik

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
4	Pemerintah Kab. Tapin	3,09	Baik
5	Pemerintah Kab. Hulu Sungai Selatan	3,51	Sangat Baik
6	Pemerintah Kab. Hulu Sungai Tengah	2,69	Baik
7	Pemerintah Kab. Barito Kuala	2,59	Cukup
8	Pemerintah Kab. Tabalong	3,21	Baik
9	Pemerintah Kab. Kotabaru	2,28	Cukup
10	Pemerintah Kab. Hulu Sungai Utara	2,18	Cukup
11	Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	3,17	Baik
12	Pemerintah Kab. Balangan	2,69	Baik
13	Pemerintah Kota Banjarmasin	4,00	Sangat Baik
14	Pemerintah Kota Banjarbaru	2,68	Baik

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Kalimantan Timur

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur	2,91	Baik
2	Pemerintah Kab. Kutai Kartanegara	2,54	Cukup
3	Pemerintah Kab. Paser	2,90	Baik
4	Pemerintah Kab. Berau	2,02	Cukup
5	Pemerintah Kab. Kutai Barat	2,50	Cukup
6	Pemerintah Kab. Kutai Timur	3,20	Baik
7	Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara	2,85	Baik
8	Pemerintah Kab. Mahakam Ulu	1,11	Kurang
9	Pemerintah Kota Samarinda	3,14	Baik
10	Pemerintah Kota Balikpapan	3,75	Sangat Baik
11	Pemerintah Kota Bontang	2,83	Baik

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Kalimantan Utara

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara	2,83	Baik
2	Pemerintah Kab. Bulungan	3,34	Baik
3	Pemerintah Kab. Malinau	2,34	Cukup
4	Pemerintah Kab. Nunukan	2,61	Baik
5	Pemerintah Kab. Tana Tidung	2,34	Cukup
6	Pemerintah Kota Tarakan	2,92	Baik

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Sulawesi Utara

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara	2,30	Cukup
2	Pemerintah Kab. Minahasa	1,81	Cukup
3	Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow	3,52	Sangat Baik
4	Pemerintah Kab. Kepulauan Sangihe	2,29	Cukup
5	Pemerintah Kab. Minahasa Selatan	2,19	Cukup
6	Pemerintah Kab. Kepulauan Talaud	2,18	Cukup
7	Pemerintah Kab. Minahasa Utara	2,68	Baik
8	Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Utara	2,19	Cukup
9	Pemerintah Kab. Siau Tagulandang Biaro	2,15	Cukup
10	Pemerintah Kab. Minahasa Tenggara	2,83	Baik
11	Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Selatan	2,34	Cukup
12	Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Timur	2,46	Cukup
13	Pemerintah Kota Manado	2,95	Baik
14	Pemerintah Kota Bitung	2,83	Baik
15	Pemerintah Kota Tomohon	3,00	Baik
16	Pemerintah Kota Kotamobagu	2,73	Baik

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Gorontalo

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Gorontalo	3,22	Baik
2	Pemerintah Kab. Gorontalo	2,68	Baik
3	Pemerintah Kab. Boalemo	2,02	Cukup
4	Pemerintah Kab. Pohuwato	2,41	Cukup
5	Pemerintah Kab. Bone Bolango	2,95	Baik
6	Pemerintah Kab. Gorontalo Utara	2,64	Baik
7	Pemerintah Kota Gorontalo	2,59	Cukup

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Sulawesi Tengah

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah	3,14	Baik
2	Pemerintah Kab. Poso	2,13	Cukup
3	Pemerintah Kab. Donggala	1,64	Kurang
4	Pemerintah Kab. Tolitoli	2,18	Cukup
5	Pemerintah Kab. Banggai	3,23	Baik
6	Pemerintah Kab. Buol	2,95	Baik
7	Pemerintah Kab. Morowali	2,88	Baik
8	Pemerintah Kab. Banggai Kepulauan	2,32	Cukup
9	Pemerintah Kab. Parigi Moutong	2,68	Baik
10	Pemerintah Kab. Tojo Una Una	2,13	Cukup
11	Pemerintah Kab. Sigi	2,16	Cukup
12	Pemerintah Kab. Banggai Laut	1,47	Kurang
13	Pemerintah Kab. Morowali Utara	2,08	Cukup
14	Pemerintah Kota Palu	2,54	Cukup

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Sulawesi Selatan

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan	3,09	Baik
2	Pemerintah Kab. Pinrang	2,79	Baik
3	Pemerintah Kab. Gowa	2,70	Baik
4	Pemerintah Kab. Wajo	2,67	Baik
5	Pemerintah Kab. Bone	2,85	Baik
6	Pemerintah Kab. Tana Toraja	1,70	Kurang
7	Pemerintah Kab. Maros	2,55	Cukup
8	Pemerintah Kab. Luwu	2,58	Cukup
9	Pemerintah Kab. Sinjai	2,67	Baik
10	Pemerintah Kab. Bulukumba	2,30	Cukup
11	Pemerintah Kab. Bantaeng	3,04	Baik
12	Pemerintah Kab. Jeneponto	3,09	Baik
13	Pemerintah Kab. Kepulauan Selayar	1,93	Cukup
14	Pemerintah Kab. Takalar	2,27	Cukup
15	Pemerintah Kab. Barru	2,39	Cukup
16	Pemerintah Kab. Sidenreng Rappang	2,87	Baik
17	Pemerintah Kab. Pangkajene dan Kepulauan	2,31	Cukup
18	Pemerintah Kab. Soppeng	2,67	Baik
19	Pemerintah Kab. Enrekang	2,66	Baik
20	Pemerintah Kab. Luwu Utara	3,18	Baik
21	Pemerintah Kab. Luwu Timur	3,05	Baik
22	Pemerintah Kab. Toraja Utara	2,30	Cukup
23	Pemerintah Kota Makassar	3,41	Baik
24	Pemerintah Kota Parepare	2,62	Baik
25	Pemerintah Kota Palopo	3,31	Baik

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Sulawesi Tenggara

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara	2,59	Cukup
2	Pemerintah Kab. Konawe	1,84	Cukup
3	Pemerintah Kab. Buton	2,02	Cukup
4	Pemerintah Kab. Muna	2,24	Cukup
5	Pemerintah Kab. Kolaka	3,48	Baik
6	Pemerintah Kab. Konawe Selatan	2,67	Baik
7	Pemerintah Kab. Kolaka Utara	2,04	Cukup
8	Pemerintah Kab. Bombana	2,13	Cukup
9	Pemerintah Kab. Wakatobi	1,50	Kurang
10	Pemerintah Kab. Buton Utara	2,05	Cukup
11	Pemerintah Kab. Konawe Utara	2,10	Cukup
12	Pemerintah Kab. Kolaka Timur	2,33	Cukup
13	Pemerintah Kab. Konawe Kepulauan	1,96	Cukup
14	Pemerintah Kab. Buton Selatan	1,32	Kurang
15	Pemerintah Kab. Buton Tengah	2,61	Baik
16	Pemerintah Kab. Muna Barat	1,81	Cukup
17	Pemerintah Kota Kendari	2,42	Cukup
18	Pemerintah Kota Baubau	1,95	Cukup

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Sulawesi Barat

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat	2,89	Baik
2	Pemerintah Kab. Pasangkayu	1,75	Kurang
3	Pemerintah Kab. Mamuju	2,15	Cukup
4	Pemerintah Kab. Mamasa	1,23	Kurang
5	Pemerintah Kab. Polewali Mandar	3,86	Sangat Baik
6	Pemerintah Kab. Majene	2,56	Cukup
7	Pemerintah Kab. Mamuju Tengah	2,19	Cukup

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Bali

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Bali	4,07	Sangat Baik
2	Pemerintah Kab. Buleleng	3,45	Baik
3	Pemerintah Kab. Jembrana	3,14	Baik
4	Pemerintah Kab. Klungkung	3,02	Baik
5	Pemerintah Kab. Gianyar	3,14	Baik
6	Pemerintah Kab. Karangasem	2,30	Cukup
7	Pemerintah Kab. Bangli	2,48	Cukup
8	Pemerintah Kab. Badung	3,66	Sangat Baik
9	Pemerintah Kab. Tabanan	3,77	Sangat Baik
10	Pemerintah Kota Denpasar	3,80	Sangat Baik

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Nusa Tenggara Barat

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat	3,40	Baik
2	Pemerintah Kab. Lombok Barat	2,77	Baik
3	Pemerintah Kab. Lombok Tengah	2,69	Baik
4	Pemerintah Kab. Lombok Timur	2,46	Cukup
5	Pemerintah Kab. Bima	1,88	Cukup
6	Pemerintah Kab. Sumbawa	2,75	Baik
7	Pemerintah Kab. Dompu	1,95	Cukup
8	Pemerintah Kab. Sumbawa Barat	3,13	Baik
9	Pemerintah Kab. Lombok Utara	2,40	Cukup
10	Pemerintah Kota Mataram	3,47	Baik
11	Pemerintah Kota Bima	2,41	Cukup

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Nusa Tenggara Timur

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur	3,83	Sangat Baik
2	Pemerintah Kab. Kupang	1,91	Cukup
3	Pemerintah Kab. Belu	2,29	Cukup
4	Pemerintah Kab. Timor Tengah Utara	2,09	Cukup
5	Pemerintah Kab. Timor Tengah Selatan	2,62	Baik
6	Pemerintah Kab. Alor	2,18	Cukup
7	Pemerintah Kab. Sikka	1,94	Cukup
8	Pemerintah Kab. Flores Timur	2,07	Cukup
9	Pemerintah Kab. Ende	1,98	Cukup
10	Pemerintah Kab. Ngada	1,36	Kurang
11	Pemerintah Kab. Manggarai	2,68	Baik
12	Pemerintah Kab. Sumba Timur	2,40	Cukup
13	Pemerintah Kab. Sumba Barat	2,55	Cukup
14	Pemerintah Kab. Lembata	2,15	Cukup
15	Pemerintah Kab. Rote Ndao	2,99	Baik
16	Pemerintah Kab. Manggarai Barat	3,44	Baik
17	Pemerintah Kab. Manggarai Timur	2,62	Baik
18	Pemerintah Kab. Sumba Barat Daya	1,68	Kurang
19	Pemerintah Kab. Nagekeo	1,77	Kurang
20	Pemerintah Kab. Sumba Tengah	1,58	Kurang
21	Pemerintah Kab. Sabu Raijua	2,43	Cukup
22	Pemerintah Kab. Malaka	2,07	Cukup
23	Pemerintah Kota Kupang	2,20	Cukup

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Maluku

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Maluku	2,23	Cukup
2	Pemerintah Kab. Maluku Tengah	1,83	Cukup
3	Pemerintah Kab. Maluku Tenggara	1,94	Cukup
4	Pemerintah Kab. Buru	1,39	Kurang
5	Pemerintah Kab. Kepulauan Tanimbar	2,03	Cukup
6	Pemerintah Kab. Kepulauan Aru	2,17	Cukup
7	Pemerintah Kab. Seram Bagian Barat	1,86	Cukup
8	Pemerintah Kab. Seram Bagian Timur	1,87	Cukup
9	Pemerintah Kab. Buru Selatan	1,44	Kurang
10	Pemerintah Kab. Maluku Barat Daya	1,95	Cukup
11	Pemerintah Kota Ambon	2,25	Cukup
12	Pemerintah Kota Tual	2,13	Cukup

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Maluku Utara

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Maluku Utara	2,49	Cukup
2	Pemerintah Kab. Halmahera Barat	1,79	Kurang
3	Pemerintah Kab. Halmahera Tengah	1,85	Cukup
4	Pemerintah Kab. Kepulauan Sula	1,38	Kurang
5	Pemerintah Kab. Halmahera Selatan	2,21	Cukup
6	Pemerintah Kab. Halmahera Utara	2,34	Cukup
7	Pemerintah Kab. Halmahera Timur	1,01	Kurang
8	Pemerintah Kab. Pulau Morotai	2,00	Cukup
9	Pemerintah Kab. Pulau Taliabu	1,73	Kurang
10	Pemerintah Kota Ternate	1,20	Kurang
11	Pemerintah Kota Tidore Kepulauan	2,26	Cukup

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Papua

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Papua	1,91	Cukup
2	Pemerintah Kab. Jayapura	2,63	Baik
3	Pemerintah Kab. Keerom	1,43	Kurang
4	Pemerintah Kota Jayapura	2,30	Cukup

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Papua Barat

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Papua Barat	2,28	Cukup
2	Pemerintah Kab. Manokwari	1,68	Kurang
3	Pemerintah Kab. Teluk Bintuni	1,53	Kurang
4	Pemerintah Kab. Teluk Wondama	1,94	Cukup
5	Pemerintah Kab. Fak-Fak	1,54	Kurang
6	Pemerintah Kab. Kaimana	2,09	Cukup
7	Pemerintah Kab. Pegunungan Arfak	1,17	Kurang
8	Pemerintah Kab. Manokwari Selatan	1,55	Kurang

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Papua Selatan

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Papua Selatan	1,00	Kurang
2	Pemerintah Kab. Merauke	1,66	Kurang
3	Pemerintah Kab. Boven Digoel	1,80	Cukup
4	Pemerintah Kab. Mappi	1,73	Kurang
5	Pemerintah Kab. Asmat	1,00	Kurang

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Papua Tengah

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Papua Tengah	1,76	Kurang
2	Pemerintah Kab. Puncak Jaya	1,88	Cukup
3	Pemerintah Kab. Paniai	1,00	Kurang
4	Pemerintah Kab. Mimika	2,00	Cukup
5	Pemerintah Kab. Puncak	1,52	Kurang
6	Pemerintah Kab. Deiyai	1,00	Kurang

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Papua Pegunungan

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan	1,25	Kurang
2	Pemerintah Kab. Jayawijaya	1,51	Kurang
3	Pemerintah Kab. Mamberamo Tengah	1,48	Kurang

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Papua Barat Daya

No	Nama Instansi	lndeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya	1,97	Cukup
2	Pemerintah Kab. Sorong	2,25	Cukup
3	Pemerintah Kab. Tambrauw	1,41	Kurang
4	Pemerintah Kab. Maybrat	1,17	Kurang
5	Pemerintah Kota Sorong	1,78	Kurang

Link download Keputusan Menteri PANRB atau Kepmenpan RB Nomor 13 Tahun 2024 (disini)

Demikian informasi tentang Keputusan Menteri PANRB atau Kepmenpan RB Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada Instansi Pusat Dan Pemerintah Daerah Tahun 2023. Semoga ada manfaatnya

= Baca Juga =

Kepmenpan RB Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Tahun 2023

Post a Comment