Permendagri Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Perubahan Permendagri Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring, diterbitkab dengan pertimbangan: a) bahwa ketentuan mengenai spesifikasi kertas yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring, perlu disesuaikan dengan dinamika kebutuhan untuk meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan dan ketentuan peraturan perundang-undangan; b) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring.
Pasal I Peraturan Menteri
Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 2 Tahun
2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 7 Tahun 2019 Tentang
Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring, menyatakan bahwa Beberapa
ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan
Administrasi Kependudukan Secara Daring (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 152), diubah sebagai berikut:
1.
Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:
Pasal
10
(1)
Dokumen kependudukan yang diterima penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat
(2), dilakukan proses penandatanganannya dengan cara:
a.
operator melakukan verifikasi dan validasi kebenaran data dan kelengkapan
dokumen;
b.
operator membubuhkan paraf elektronik hasil verifikasi dan validasi kebenaran data
dan kelengkapan dokumen dan selanjutnya dikirim kepada Pejabat Pengawas;
c.
Pejabat Pengawas melakukan verifikasi dan validasi kebenaran data dan kelengkapan
dokumen yang dikirimkan oleh operator;
d.
dalam hal hasil verifikasi dan validasi ditemukan ketidakbenaran data, Pejabat Pengawas
dapat memperbaiki sendiri, dan/atau dalam hal hasil verifikasi dan validasi ditemukan
ketidaklengkapan dokumen, dikembalikan kepada operator untuk dilakukan
perbaikan;
e.
dalam hal hasil verifikasi dan validasi telah benar dan lengkap, Pejabat Pengawas
membubuhkan paraf elektronik dan dikirimkan kepada Pejabat Administrator;
f.
pejabat Administrator melakukan pengecekan atas hasil verifikasi dan validasi
kebenaran data dan kelengkapan dokumen yang dikirimkan oleh Pejabat Pengawas;
g.
pejabat Administrator membubuhkan paraf elektronik hasil verifikasi dan
validasi kebenaran data dan kelengkapan dokumen untuk selanjutnya dikirimkan kepada
kepala Disdukcapil Kabupaten/Kota;
h.
kepala Disdukcapil Kabupaten/Kota membubuhkan TTE pada Dokumen Elektronik;
i.
hasil Dokumen Elektronik yang telah dibubuhkan TTE dikirimkan kepada penduduk dan
disimpan dalam resipatori Sikminduk;
j.
penduduk dapat mencetak Dokumen Elektronik yang diterima dari Disdukcapil
Kabupaten/Kota sebagai salinan Dokumen Elektronik; dan
k.
pencetakan Dokumen Elektronik hasil pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan
Sipil menggunakan kertas HVS 80 gram ukuran A4 sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(2)
Dalam hal penduduk tidak dapat mencetak Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf j, Disdukcapil Kabupaten/Kota dan/atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota
dapat membantu mencetak Dokumen Elektronik.
(3)
Dalam hal Dokumen Elektronik dicetakan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota dan/atau
UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dokumen
Elektronik dapat dikirimkan kepada penduduk atau penduduk mengambil sendiri.
(4)
Pengiriman dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dilaksanakan melalui
kerja sama dengan lembaga berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
2.
BAB XII dihapus.
3.
Pasal 44 dihapus.
Pasal II Permendagri Nomor 2 Tahun 2023 Tentang
Perubahan Permendagri Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Administrasi
Kependudukan Secara Daring menyatakan Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada
tanggal diundangkan.
Demikian informasi tentang Permendagri Nomor 2 Tahun 2023 Tentang
Perubahan Permendagri Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Administrasi
Kependudukan Secara Daring. Semoga ada manfaatnya
